<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, October 01, 2003

SAMBUT OTODA, PEMDA PANGKEP OPTIMALKAN PAJAK

Pangkep, Sulsel, 5/1 (ANTARA) - Menyusul penerapan Otonomi Daerah
(Otoda) yang mulai diberlakukan pada awal bulan ini, Pemda Pangkajene dan
Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan (Sulsel), akan mengoptimalkan
sejumlah pajak diantaranya pajak di sektor agraria dan tambang golongan C
yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun menurut
Bupati Pangkep H.Gaffar Pattape, pajak tersebut diupayakan tidak
memberatkan masyarakat atau pengusaha.
"Untuk menunjang pembangunan daerah, kami akan meningkatkan PAD
melalui pajak, seperti pajak negara di bidang agraria yang sesuai ketentuan
pada UU Otoda dan perimbangan keuangan sebanyak 64,5 persen dari total
pajak yang dipungut itu akan dikembalikan ke daerah, selebihnya dibagi
untuk pusat dan propinsi," jelasnya kepada pers, hari Jumat.
Selain itu, lanjutnya, Pangkep yang kaya akan sumber daya alam (SDA)
juga dapat menarik retribusi di bidang perdagangan maupun di bidang
pertanian, misalnya retribusi dermaga.
Untuk itu pihaknya akan menyeimbangkan pembangunan dan pengembangan
sejumlah sektor, misalnya sektor pertanian, perikanan, kelautan dan
perdagangan.
"Khusus pengembangan sektor kelautan dan kepulauan, kami telah
mengajukan rencana tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan," ujarnya
sembari menambahkan, untuk bidang pertanian dan perikanan, pihaknya akan
menggenjot komoditas ekspor andalan Pangkep yakni jambu mete, ikan dan
udang windu.
Sementara di bidang pertambangan, Pemda Pangkep dalam kurun tahun
2000 berhasil meraup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tambang golongan C dan
pajak jalan PT Semen Tonasa sekitar Rp 5 miliar. Sedang untuk usaha di
bidang produksi marmer yang juga menjadi salah satu andalan ekspor
daerah ini, telah memberikan konstribusi sekitar Rp 1 miliar.
Konstribusi dari usaha marmer itu berasal dari sepuluh pabrik marmer
yang beroperasi di Pangkep, diantaranya PT.Daya Cayo, PT.Gunung Mas, CV
Batu Alam dan Gora. Produk yang dihasilkannya umumnya diekspor ke negara
Eropa, seperti Jerman dan Belanda.
Tingginya konstribusi di sektor pertambangan itu, harap Gaffar,
pada tahun ini kondisinya dapat lebih baik, apalagi dengan adanya peluang
pengembalian pajak-pajak negara ke daerah sebesar 70 persen. "Kami harap
tahun ini pemasukan dari sektor pertambangan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya," kuncinya.


Warga Pangkep Unjukrasa
PANGKEP-Lantaran tak sabar lagi diteror dan diintimidasi, puluhan masyarakat Bonto Kio, Pangkep mendatangi kantor DPRD Sulsel, Senin (7/7) kemarin.

Mereka memprotes sikap pemkab dan jajaran kepolisian di Pangkep yang dianggap telah melakukan ancaman dan intimidasi terhadap puluhan warga di Bonto Kio yang menolak pindah di lokasi yang kini dibanguni kantor bupati Pangkep. Mereka sangat keberatan jika pemkab Pangkep akan mengambil paksa tanah mereka yang kini jadi tempat domisilinya untuk kepentingan pembangunan kantor bupati Pangkep.

''Rekan-rekan kami yang telah dahulu digusur dan disuruh pindah itu sudah menjadi korban permainan pemkab Pangkep. Bayangkan, mereka yang sudah dipindah diberi ganti rugi dengan tiga lembar kuitansi yang berbeda-beda. Satu pakai pulpen, satu pensil, dan satunya lagi kuitansi kosong. Ini kan nyata-nyata bahwa ada niat lain dari pemkab,'' jelas Darma Abdi, salah seorang warga yang datang ke kantor DPRD Sulsel, kemarin.

Mereka juga mencurigai pemkab Pangkep telah memanfaatkan proyek pembangunan kantor bupati itu sebagai ladang korupsi. Itu bisa dilihat dari pembelian atau pembayaran ganti rugi terhadap tanah warga dengan menggunakan kuitansi beraneka ragam. Makanya, kepada DPRD Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel, warga Bonto Kio ini menyarankan agar mengusut dugaan penyimpangan terhadap pembangunan kantor bupati Pangkep tersebut.

Menurut Darma Abdi, penindasan dan intimidasi pada masyarakat Pangkep sudah menjadi jargon pembangunan kantor bupati Pangkep. Tak ada lagi tradisi musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan sebuah persoalan di Pangkep. Sementara di sisi lain, DPRD Pangkep yang diharap menjadi penengah, sejauh ini tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Darma Abdi mensinyalir kalau wakil rakyat di Pangkep telah berkoalisi dengan bupati. Itu bisa dilihat dari sikap DPRD Pangkep yang menerima LPJ bupati. Bahkan dalam waktu dekat ini, DPRD Pangkep akan melakukan studi banding ke berbagai daerah.

Budi Setiawan, aktivis LSM Pangkep yang mendampingi warga di DPRD Sulsel juga mengatakan, tanah seluas 2 Ha yang ditempati 14 KK tersebut adalah tanah milik Hj Kamaria. Namun ironisnya, pemilik tanah tersebut belum diberi ganti rugi oleh pemkab Pangkep meski tanahnya sudah ditimbun lantaran merasa diinjak-injak haknya, warga melakukan perlawanan dan melapor ke kepolisian di Pangkep. Atas laporan warga tersebut, pihak kepolisian Pangkep lalu mengadakan peninjauan di TKP. Dalam peninjauan tersebut, kata Budi Setiawan, Kapolres Pangkep menyatakan di depan para warga, bila terjadi penimbunan lagi, tolong laporkan ke kepolisian Pangkep.

Ketika terjadi penimbunan kedua kalinya, warga kembali melapor ke kepolisian Pangkep, namun ironisnya laporan yang kedua kalinya ini tidak lagi mendapat tanggapan serius dari pihak kepolisian. Bahkan sepertinya pihak kepolisian sudah balik 360 derajat dan mendukung pihak penimbun dalam hal ini adalah pihak Pemkap Pangkep.

Tanah warga tersebut dihargai Rp30.000 per meter, namun pemkap Pangkep hanya ingin mengeluarkan biaya ganti rugi sebesar Rp12.500 per meter. Hal tersebut terjadi tawar-menawar yang sangat alot. Sementara pihak pemilik tanah tidak mau melepas tanahnya dengan harga rendah tersebut.

Ironisnya, kata Budi Setiawan, belum terjadi kesepakatan harga, pihak pemkap Pangkep kembali menimbuni tanah milik Hj Kamaria. Akibatnya warga yang menghuni tanah tersebut melakukan perlawanan.

Karenanya, warga Bonto Kio ini meminta DPRD Sulsel untuk segera membentuk Tim Investigasi untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat dalam tindakan penyimpangan dalam pembangunan kantor bupati Pangkep. Warga Bonto Kio ini juga meminta Kepala Polda Sulsel untuk mengusulkan pemindahan Kapolres Pangkep. Alasannya, Kapolres Pangkep dianggap tidak tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di Pangkep.

Di DPRD Sulsel, pengunjukrasa itu diterima Tim Penerima Aspirasi yang beranggotakan Hasanuddin Arsyad, Natsir Dg Mappaseng, dan Pamungkas Djemeru. Natsir Dg Mappaseng mengatakan, pihaknya (DPRD Sulsel -red) akan segera membahas aspirasi masyarakat Bonto Kio tersebut.

Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan ini berjanji akan secepatnya membicarakan persoalan di Pangkep itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan Tim Investigasi yang akan dibentuk DPRD Sulsel itu akan melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi di masyarakat Pangkep.

''Tetapi kan di sini ada juga mekanismenya. Pembentukan tim termasuk peninjauan lapangan itu mesti dikonsultasikan dengan pimpinan dewan. Jika pimpinan sudah mengeluarkan surat tugas, tentu tim atau komisi yang menangani persoalan ini akan segera ke lapangan,'' jelas Natsir Dg Mappaseng. (Sumber : Harian Fajar)

Wednesday, September 17, 2003

Para Petinggi Kabupaten Pangkep


H. A. Gaffar Patappe
Bupati / Walikota
Alamat Kantor : Jl. H. M Arsyad B No. 5 Pangkep
No. Telp : (+62) (0410) 21001
No. Fax : (+62)
Email :


Drs. H. Surya Agraria, MSi.
Sekretaris Daerah
Alamat Kantor : Jl. H. M. Arsyad B No. 5 Pangkep
No. Telp : (+62) (0410) 21114
No. Fax : (+62)
Email :




Asisten Ekubang
Alamat Kantor : Jl. H. M. Arsyad B No. 5 Pangkep
No. Telp : (+62) (0410) 21062
No. Fax : (+62)
Email :


Monday, November 04, 2002

Suku Bugis, Suku Yang Paling Suka Merantau

BAGI Anda yang berasal dari daerah Sulawesi pasti Anda sudah mengenal Suku Bugis, tetapi bagi Anda yang berasal daerah lain apakah Anda mengetahui bahwa suku Bugis atau rumpun Bugis itu tidak hanya ada satu suku melainkan 14 suku rumpun Bugis. Suku-suku tersebut antara lain, Suku Bentong, Bugis, Campalagian, Duri, Enrekang, Konjo Pagunungan, Konjo Pesisir, Luwu, Maiwa, Suku Makassar, Mamuju, Mandar, Pannei dan Ulumanda.

Suku Bentong terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, dengan populasi 25.000 jiwa, sementara suku Camaplagian terletak di Propinsi Sulawesi Selatan dengan populasi jiwa 30.000 jiwa, sementara suku Duri masih terletak di propinsi yang sama dengan populasi sebanyak 475 jiwa. Untuk suku Enrekang, masih di propinsi yang sama memiliki populasi 50.000 jiwa. Suku Konjo Pegunungan terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, dengan populasi sebanyak 150.000 jiwa, untuk Konjo Pesisir jumlah populasi sebanyak 125.000 jiwa, sementara suku Luwu, mimiliki populasi 38.000 jiwa suku Maiwa memiliki pupulasi 50.000 jiwa, Suku Makassar memiliki populasi 2.240.000 jiwa, suku Mamuju berpopulasi 60.000 jiwa, suka Mandar berpopulasi 250.000 jiwa, suku Pannei berpopulasi 250.000 jiwa, suku Pannei memiliki 10.000 huwa dab suku Ulumanda memiliki 31.000 populasi,sementara suku Bugis sendiri yang masih terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki populasi paling besar yaitu 3.800.000 jiwa.

Kebanyakan masyarakat dari Suku Bugis beragama Islam. Dari aspek budaya, suku bugis memiliki bahasa sendiri yang dikenal dengan sebutan 'Bahasa Ugi', yang memiliki tulisan huruf Bugis, yang diucapkan dengan bahasa Bugis sendiri. Huruf ini sudah ada sejak abad ke-12, ketika melebarnya pengaruh Hindu di Indonesia.

Suku Bugis ini suku yang gemar merantai. Jangan terkejut kalau mereka ada di propinsi maluku di Indonesia, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Manca Negara, dalam hal ini Afrika Selatan.

Mungkin itu salah satu sebabnya mereka dikait-kaitkan dengan perahu pinisi, armada pelayaran rakyat, mungkin itu diambil dari salah satu kota yang pernah mereka singgahi, dalam hal ini negara Italia, dengan kotanya Venice. Suku Bugis biasanya mengabadikan nama-nama tempat yang penuh kenangan atau mempunyai kesan istimewa pada perahunya, mereka juga mengidentikan perahunya dengan sejenis ikan yang berenang sangat cepat di laut lepas. Berharap perahunya dapat berjalan/berlari secepat ikan tersebut sehingga banyak pula dari mereka yang menamakan perahunya dengan nama 'Pinisi Palari'.
Salah satu kota di luar pulau Sulawesi yang dibangun oleh suku bugis adalah kota Samarinda. Daerah Samarinda terbentuk tatkala sekelompok suku Bugis dari Kerajaan Gowa datang ke Kalimantan Timur untuk mengabdikan diri pada Raja Kutai karena menentang perjanjian Bongaya dan Belanda. Kerajaan Kutai menerima kelompok penentang ini karena diperlukan untuk membantu kerajaan Kutai menentang Belanda. Mereka diijinkan bermukim di hilir Sungai Mahakam, yaitu di Samarinda Seberang, waktu kejadiannya diperkirakan pada tahun 1668.

Ada juga seorang professor yang memiliki teori yang menarik, yang mengatakan bahwa suku bugis berasal dari daerah Lampung, yang terdampar di Gowa (Sulawesi Selatan), setelah mereka lari karena diserang oleh musuh yang menurutnya datang dari India.

Suku Bugis dikenal sebagai masyarakat nelayan, mereka mencari kehidupannya dari laut, mereka mempertahankan hidup dari laut. Jadi sebagian besar masyarakat mereka adalah pelaut, jadi lagu 'Nenek Moyangku Seorang Pelaut' cocok untuk mereka.

Tanggapan dan saran, kirim ke tahun45@yahoo.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?